Dokter Umum = Dokter Layanan Primer?

Marsa Harisa Daniswara, S.Ked.



Apa yang dimaksud dengan Dokter Layanan Primer?


Dokter Layanan Primer adalah para dokter yang akan ditempatkan di lini terdepan pengobatan masyarakat, yang memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif-preventif (seperti pengubahan lifestyle) dengan mengkaji permasalahan setiap pasien sebagai individu yang unik dengan lebih mendalam.


Dokter Layanan Primer belum terlaksana. Dalam UU No. 20 tahun 2013, pasal 8 ayat 3, tertulis bahwa Dokter Layanan Primer merupakan jenjang baru dalam pendidikan dokter yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship. Direncanakan, DLP memiliki kesetaraan dengan dokter spesialis. Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) menjelaskan bahwa jenjang pendidikan ini akan membutuhkan waktu selama 3 tahun: 2 tahun masa pendidikan dan 1 tahun masa internship, yang akan dibiayai oleh negara. Dokter yang telah lulus program pendidikan ini akan disebut juga Dokter Layanan Primer dan akan diberi gelar sp. FM (spesialis Famili Medisin).


Program pendidikan DLP tidak bersifat wajib. Namun, program ini menjadi prasyarat bagi dokter-dokter baru yang ingin bekerja sebagai dokter penyedia pelayanan kesehatan primer dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dokter Layanan Primer akan ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan primer, seperti Puskesmas dan Klinik, bersama dengan dokter praktek umum. Yang membedakan antara dokter umum, dokter spesialis, dan Dokter Layanan Primer adalah kompetensi, area, dan pekerjaannya.


Seperti disebutkan diatas, Dokter Layanan Primer akan lebih terfokus pada upaya penanganan yang bersifat promotif-preventif (penanganan sebelum terjadi penyakit) yang akan mendampingi upaya penanganan kuratif (pengobatan setelah terjadinya penyakit). Penanganan promotif-preventif akan dilakukan dengan mengkaji permasalahan setiap pasien secara mendalam, termasuk mempertimbangkan pekerjaan, kebudayaan, dan kebiasaan masing-masing pasien, disertai pemberian edukasi dan motivasi kepada pasien untuk menjalankan gaya hidup yang lebih sehat. Sebagai contoh, memperkenalkan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, mengurangi konsumsi gula, dan mengkonsumsi makanan berkalsium secara teratur akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mengobati pasien setelah terjadi penyakit kanker paru-paru, diabetes, dan osteoporosis.


Banyak negara sudah menerapkan sistem pendidikan kedokteran yang serupa dengan program studi Dokter Layanan Primer. Di Inggris, Denmark, dan Belanda, dokter praktek umum wajib menyelesaikan pelatihan kedokteran keluarga selama 2 – 5 tahun setelah lulus program sarjana. Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara ASEAN lainnya juga sudah mulai menerapkan program pascasarjana di bidang kedokteran keluarga.


Apa masalah yang mendasari program studi Dokter Layanan Primer?


Mindset pelayanan kesehatan yang dominan kuratif

Saat ini, titik berat sistem kesehatan Indonesia lebih terfokus pada penanganan penyakit. Dengan kata lain, penduduk Indonesia akan lebih banyak ditangani oleh sistem kesehatan nasional jika penduduk yang bersangkutan sudah menderita suatu penyakit. Ini tercerminkan oleh Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia (SKDI) yang lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat kuratif, dan meningkatnya rasio jumlah dokter spesialis/lanjutan terhadap dokter praktek umum dari tahun ke tahun.


Salah satu tugas besar BPJS adalah untuk mengubah pola pikir tenaga kesehatan yang selama ini dominan pada pelayanan kuratif saja, tanpa memperhatikan aspek preventif dengan seksama. Starfield, , kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat John Hopkins Bloomberg tahun 1994, menemukan hubungan yang konsisten antara layanan primer yang berkualitas dengan peningkatan kesehatan pada pasien, yaitu dengan adanya penurunan dalam angka kematian secara umum, penurunan angka kematian yang disebabkan kelainan jantung atau stroke, penurunan angka kematian balita, dan adanya peningkatan dalam angka harapan hidup. Beberapa penelitian lain mengindikasikan bahwa penduduk yang berobat ke Dokter Layanan Primer lebih jarang menjalani rawat inap yang disebabkan komplikasi kesehatan yang dapat dicegah. Sementara, bila rasio dokter spesialis lebih besar dibandingkan dengan Dokter Layanan Primer, ditemukan ini berhubungan langsung dengan pengeluaran biaya kesehatan yang lebih besar dan kualitas layanan kesehatan yang lebih buruk.


Pengeluaran biaya kesehatan yang besar

Tentu saja, biaya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tidak murah. Sampai dengan tahun 2017, BPJS Kesehatan memiliki defisit sebesar 9,8 triliun rupiah. Dengan adanya Dokter Layanan Primer maka diharapkan terjadinya penghematan pengeluaran dana kesehatan di Indonesia. Daerah yang memiliki rasio Dokter Layanan Primer dalam jumlah populasi yang lebih tinggi ternyata berhasil menekan pengeluaran kesehatannya. Menurut Starfield et al, penghematan ini bisa terjadi karena kualitas pelayanan preventif lebih baik dan karena penggunaan fasilitas rawat inap menurun.


Melalui sistem pembayaran kapitasi, para ahli medis DLP diharapkan akan lebih terpacu untuk menciptakan dan menjalankan rencana-rencana yang strategis untuk menanggulangi penyakit di daerahnya. Akan tetapi, juga dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap berjalannya pelayanan sesuai dengan standar supaya tidak terjadi underutilisasi (kurang terpakainya fasilitas yang tersedia di puskesmas dan klinik) dan rujukan yang tidak perlu (yang seringkali dilakukan sebagai upaya untuk menekan pengeluaran di fasilitas layanan primer).


Bagaimana tanggapan mengenai Dokter Layanan Primer?

Dibukanya program studi Dokter Layanan Primer sudah didukung oleh banyak pihak. Sudah ada 17 universitas yang menyatakan sudah bersedia membuka program pendidikan Dokter Layanan Primer. Program ini juga didukung oleh berbagai aparat negara, termasuk Kementrian Kesehatan yang telah merumuskan undang-undang untuk mengatur realisasi Dokter Layanan Primer.


Di sisi yang lain, program studi Dokter Layanan Primer juga mengalami penolakan dari beberapa pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut IDI, program studi Dokter Layanan Primer tidak efisien dari segi biaya. Prioritas Kemenkes adalah pengoptimalisasian dan pendayagunaan dokter umum yang sudah bekerja di layanan primer, dan bukan menyekolahkannya lagi. Lagipula, belum semua kompetensi dokter umum dapat dijalankan sesuai dengan SKDI karena keterbatasan fasilitas di layanan primer, baik dari segi peralatan maupun dari distribusi obat. Indonesia membutuhkan sekitar 20 ribu dokter umum lagi di layanan primer jika Jaminan Kesehatan Masyarakat berniat mentarget seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. IDI menyarankan revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran supaya tidak hanya terfokuskan pada Dokter Layanan Primer, melainkan pada perbaikan sistem pendidikan kedokteran pada umumnya. Perlu ada penambahan isi pasal mengenai standar nasional pendidikan kedokteran, kurikulum, uji kompetensi dan gelar, serta kuota daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.


Pada Rapat Komisi 1 Muktamar AIPKI VII, daya tampung rumah sakit pendidikan dipertanyakan. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU No 20 tahun 2013, hanya Program Pendidikan Dokter yang terakreditasi A yang dapat menyelenggarakan program studi Dokter Layanan Primer. Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, hanya terdapat 24 fakultas kedokteran yang berakreditasi A (per Januari 2019), sedangkan ada lebih dari 70 program studi pendidikan dokter yang beroperasi di Indonesia. Ketidaksinkronan antara jumlah dokter lulusan baru di Indonesia dengan kuota Pendidikan Dokter Layanan primer dikhawatirkan akan membatasi jumlah dokter yang berada di sistem Jaminan Kesehatan Nasional.


Seperti yang tertera diatas, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi sebelum mulai berlakunya program studi Dokter Layanan Primer. Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang.


Penulis: Marsa Harisa Daniswara, S.Ked.

marsa.harisa@gmail.com

Dokter Muda RSUP dr. Sardjito Yogyakarta



Referensi:

1. UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

2. Annisa, V.; Putri, S.R.; Yuristo, E.; Program Pendidikan Dokter Layanan Primer dan Implikasinya pada Dinamika Pendidikan Kedokterna Indonesia. Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. 2013.

3. Arya, N.; Family Medicine Around the World: Overview by Region. Can Fam Physician. 2017, 63(6), 436 – 441.

4. Starfield, B.; Shi, L.; Macinko, J. Contributions of Primary Care to Health Systems and Health. Milibank Q. 2005, 83(3), 457 - 502.

5. Budiono, C. S. “Data Tenaga Medis.” Satu Data Indonesia. 2015.

6. Putri, B. J. “17 Kampus Siap Buka Program STudi Dokter Layanan Primer.” Liputan6. 2016.

7. Desideria, B. “Ini Alasan IDI Tolak Prodi Dokter Layanan Primer.” Liputan6. 2017.

8. dr. I Dewa Putu Pramantara S, Sp. P.D (KGer). Wawancara pribadi. 10 Jan. 2019.

56 tampilan

informasi kesehatan terpercaya

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

info@healthierindonesia.org              Healthier Indonesia                healthier.indonesia